Pewarta.TV, Madiun – Pemerintah Kabupaten Madiun Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar Forum Kemitraan Kabupaten Madiun di Pendopo Mudagraha Kabupaten Madiun pada Kamis, (19/11/2026)
Mengusung tema “Membangun Rantai Pasok Lokal Berdaya Saing Global”. Kegiatan ini dihadiri puluhan pelaku usaha besar dan usaha mikro, dengan masing-masing kecamatan diwakili dua pelaku usaha
Forum ini menjadi wadah untuk memperkuat kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM lokal guna mendorong pembangunan ekonomi daerah yang lebih inklusif.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun, Anang Sulistijono, menjelaskan bahwa forum kemitraan ini merupakan program prioritas Ditjen PTSP, bagian dari program strategis bupati untuk optimalisasi visi-misi “Bersahaja”, sekaligus agenda akhir tahun untuk mengevaluasi program dan menyinergikan pembinaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan pola kemitraan.
Pada pelaksanaan forum tersebut, DPMPTSP mengundang sekitar 20 pelaku usaha besar dan sekitar 30 pelaku usaha mikro, dengan masing-masing kecamatan diwakili dua pelaku usaha.
“Pascapenandatanganan MoU, DPMPTSP bersama OPD terkait dan para camat akan menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak-juknis), menghitung kapasitas produksi perajin—seperti ketersediaan bahan baku dan pewarnaan batik agar mencukupi pesanan 1.000 hingga 2.000 pieces secara bertahap—serta mendampingi UMKM di tingkat kecamatan agar terhubung dengan perusahaan besar di wilayah masing-masing,” Kata Anang.
Bupati Madiun Hari Wuryanto mendorong perusahaan besar menjalin kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dia menegaskan, UMKM lokal harus menjadi bagian dari ekosistem investasi daerah, bukan sekadar penonton.
Menurutnya , keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun besarnya nilai investasi. Lebih dari itu, investasi harus mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong perkembangan usaha lokal.
“Investasi tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga harus memberikan ruang bagi UMKM untuk tumbuh, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah produk lokal, dan memperkuat perekonomian masyarakat,” kata Bupati
Dia mengatakan, Kabupaten Madiun memiliki potensi ekonomi yang beragam, mulai dari pertanian, peternakan, industri pengolahan, perdagangan, hingga sektor jasa. Potensi tersebut perlu dikembangkan melalui kerja sama yang saling menguntungkan antara perusahaan besar dan UMKM.

Pemerintah Kabupaten Madiun, mendorong kemitraan tersebut dengan mengacu pada Peraturan Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tentang kemitraan usaha besar dengan UMKM.
Dalam hal ini, Pemkab Madiun berperan sebagai regulator sekaligus fasilitator untuk mempertemukan perusahaan besar dengan pelaku UMKM. Upaya tersebut dilakukan melalui identifikasi potensi usaha, penyiapan UMKM yang siap bermitra, hingga fasilitasi peluang kerja sama.
Bupati meminta perusahaan besar menjadikan UMKM lokal sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha. Keterlibatan pelaku usaha lokal diharapkan dapat membangun rantai pasok yang lebih dekat, efisien, dan berkelanjutan.
Sementara itu, pelaku UMKM didorong lebih aktif menawarkan potensi usahanya kepada perusahaan. Mereka juga diminta meningkatkan kualitas produk, kapasitas produksi, manajemen usaha, legalitas, serta profesionalisme agar mampu bersaing dan menjadi mitra yang dapat diandalkan.
Kepada perangkat daerah terkait, Hari Wuryanto meminta agar hasil forum kemitraan ditindaklanjuti secara terkoordinasi dan berkelanjutan. Dengan demikian, pertemuan tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menghasilkan kerja sama konkret.
Melalui kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM, Pemkab Madiun berharap investasi daerah mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat menuju Kabupaten Madiun yang bersih, sehat, dan sejahtera.
Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi menilai kemitraan usaha besar dengan UMKM perlu dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab moral maupun corporate social responsibility (CSR).
Pelaku usaha lokal diharapkan dapat masuk sebagai pemasok dan terlibat dalam perdagangan umum melalui pola inti-plasma, subkontrak, jaringan distribusi, keagenan, atau skema rantai pasok lainnya
Purnomo Hadi menambahkan bahwa upaya membangun iklim ramah investasi di Kabupaten Madiun telah berjalan dalam kurun waktu sekitar 1,5 tahun. Di tengah upaya tersebut, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun pada triwulan kedua tahun 2026 tercatat mencapai 7,48 persen, yang disebut sebagai capaian signifikan selama 20 tahun terakhir. (ik)












