Example 728x250
Pemerintah

Hadir Di Bahana Bersahaja, Layanan Pajak Daerah “Rujak Pecel”

6
×

Hadir Di Bahana Bersahaja, Layanan Pajak Daerah “Rujak Pecel”

Sebarkan artikel ini

Pewarta.TV, Madiun – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun turut mengambil peran aktif dalam kegiatan Bahana Bersahaja di Desa Tambak Mas Kecamatan Kebonsari Rabu, 18 Nopember 2026. Dengan menghadirkan layanan pajak daerah secara langsung melalui skema jemput bola. Kehadiran layanan ini menjadi momentum untuk mendekatkan akses sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

Adapun layanan yang diberikan diantaranya : perubahan SPPT, mutasi objek pajak, pemecahan objek pajak hingga pendaftaran objek baru. Sementara untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Daerah Lainnya, Bapenda membuka layanan konsultasi terkait dengan pajak daerah.

Bapenda Kabupaten Madiun juga memperkenalkan inovasi baru berupa aplikasi e-SPPT PBB Kabupaten Madiun yang sudah tersedia di Play Store.

Melalui aplikasi tersebut, wajib pajak dapat mengunduh SPPT elektronik secara mandiri sekaligus melakukan pembayaran pajak secara online menggunakan QRIS tanpa dikenakan biaya administrasi. Dalam aplikasi tersebut wajib pajak juga dapat mengunduh bukti bayar PBB dimaksud.

Dalam kegiatan bahana bersahaja ini, melalui Bapenda Provinsi Jawa Timur juga menghadirkan pelayananan mobil keliling “Rujak Pecel” (Rutin Bayar Pajak melalui Pembayaran Cepat dan Lancar). Dalam pelayanan ini dapat menerima pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan tanpa perlu datang ke kantor samsat induk di Madiun.

Melalui kesempatan ini kami juga meninformasikan kembali terkait Program Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.3.1/570/013/2026 tentang Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur Tahap II, yang berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2026 sampai dengan 30 November 2026. Dalam sisa waktu ini, diharapkan wajib pajak dapat memanfaatkan program pembebasan pajak dimaksud dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotornya.

pengenaan PKB sebesar 24,7 persen dan BBNKB sebesar 37,25 persen. Selain itu, disebutkan bahwa pengenaan PKB dan BBNKB tidak mengalami kenaikan dalam program tersebut.

Masyarakat juga mendapatkan sejumlah fasilitas keringanan, antara lain pembebasan sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB serta pembebasan PKB progresif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sejumlah Kelompok Mendapat Keringanan Khusus .Program tersebut juga memberikan perhatian kepada kelompok masyarakat tertentu.

Di antaranya, terdapat diskon 20 persen terhadap tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya bagi buruh, khusus kendaraan roda dua dengan pokok PKB maksimal Rp500.000. Ketentuan dan persyaratan program tersebut tetap mengacu pada aturan yang telah ditetapkan.

Selain itu, terdapat fasilitas pembebasan denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 serta tahun-tahun sebelumnya bagi beberapa kelompok, antara lain kendaraan roda dua milik wajib pajak kurang mampu yang masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan pokok PKB maksimal sampai dengan Rp500.000.

Keringanan juga diberikan kepada sepeda motor roda tiga dengan pokok PKB maksimal sampai dengan Rp500.000 serta kendaraan roda dua yang digunakan sebagai ojek online, sesuai persyaratan dan ketentuan program.

Pemprov Jawa Timur juga memberikan pembebasan denda SWDKLLJ untuk tahun-tahun sebelumnya, sementara denda keterlambatan untuk tahun berjalan tetap dikenakan sesuai ketentuan. (ik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *