Pewarta.TV, Madiun – Pemerintah Kabupaten Madiun bersama perum bulog cabang Madiun meluncurkan program bantuan pangan alokasi Oktober hingga Desember 2026. Sebanyak 105 ribu kepala keluarga di Kabupaten Madiun tercatat menjadi penerima bantuan.
Penyaluran diawali dari desa Purworejo, Kecamatan Pilangkenceng, dengan jumlah penerima sebanyak 419 keluarga. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran masyarakat di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok
Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Madiun Hari Wuryanto bersama wakil Bupati Madiun serta jajaran pemerintah daerah dan perum bulog cabang Madiun
Program bantuan pangan ini menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menjaga daya beli keluarga penerima manfaat
Terlebih kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok yang terjadi akhir-akhir ini dinilai turut memberikan pengaruh terhadap kondisi ekonomi Masyarakat. Kondisi tersebut membuat pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari semakin besar
Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan bantuan pangan alokasi Oktober hingga Desember ini ditujukan untuk meringankan beban Masyarakat. Menurutnya, pemerintah perlu hadir memberikan dukungan terutama bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok desil satu hingga empat
“Alhamdulillah, pemerintah hadir dalam rangka memberikan bantuan, khususnya bagi warga masyarakat yang masuk desil 1, 2, 3, dan 4. Harapan kami, bantuan ini betul-betul bisa meringankan beban masyarakat,” Kata Bupati Madiun Hari Wuryanto, Jumat (13/11/2026)
Bupati menjelaskan, Kabupaten Madiun memperoleh alokasi bantuan pangan sebanyak 105.044 keluarga penerima manfaat. Jumlah tersebut dinilai cukup signifikan apabila dibandingkan dengan total sekitar 282 ribu kepala keluarga di Kabupaten Madiun.
Dengan demikian, lebih dari 33 persen keluarga di Kabupaten Madiun mendapatkan fasilitas bantuan pangan tersebut. Pemerintah daerah berharap bantuan ini benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari.
Bupati menegaskan program tersebut bukan sekadar memberikan bantuan beras, melainkan juga mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera, bahagia, dan sehat.
“Yang penting bagaimana masyarakat kita itu bahagia, supaya mereka lebih sehat, kemudian bisa melaksanakan kegiatannya dengan baik. Kalau masyarakat bahagia dan sehat, tentu bisa menjalankan aktivitasnya dengan lebih baik,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus hadir membantu masyarakat apabila kondisi memang membutuhkan dukungan. Menurutnya, tekanan ekonomi akibat kenaikan harga merupakan persoalan yang tidak hanya dirasakan Kabupaten Madiun, tetapi juga terjadi di berbagai daerah dan negara akibat pengaruh kondisi global.
Karena itu, pemerintah daerah mengajak masyarakat untuk menghadapi situasi tersebut secara bersama-sama, sembari memastikan program bantuan sosial dapat memberikan manfaat nyata bagi keluarga penerima.
Kepala Perum Bulog Cabang Madiun, Agung Sarianto, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Madiun diawali dari Desa Purworejo, Kecamatan Pilangkenceng, dengan jumlah penerima sebanyak 419 keluarga.
Untuk keseluruhan Kabupaten Madiun, jumlah penerima bantuan pangan mencapai 105.044 keluarga. Setiap keluarga penerima manfaat memperoleh bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan selama tiga bulan, sehingga total bantuan yang diterima masing-masing keluarga mencapai 30 kilogram beras.
Dengan jumlah penerima tersebut, total beras yang akan didistribusikan untuk Kabupaten Madiun mencapai 3.162.120 kilogram atau sekitar 3.162 ton.
“Alhamdulillah, hari ini kita mulai penyaluran perdana untuk Kabupaten Madiun. Kita awali dari Desa Purworejo, Kecamatan Pilangkenceng. Untuk Kabupaten Madiun sendiri totalnya 105.044 penerima bantuan pangan. Kalau dikalikan kuantum 30 kilogram, beras yang akan didistribusikan mencapai 3.162.120 kilogram,” jelas Agung Sarianto.
Ia menambahkan, mekanisme penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penerima bantuan diminta membawa KTP, kartu keluarga (KK), serta undangan pengambilan bantuan sebagai persyaratan administrasi.
Apabila penerima bantuan berhalangan hadir, pengambilan bantuan dapat diwakilkan kepada anggota keluarga atau pihak lain yang memenuhi persyaratan. Namun, perwakilan harus membawa identitas yang diperlukan dan berusia minimal 17 tahun atau telah memiliki KTP.
Bulog juga mengimbau agar proses pengambilan bantuan dilakukan sesuai prosedur sehingga penyaluran dapat berjalan tertib, tepat sasaran, dan lancar.(ik)
