Pewarta.TV, Madiun – Menekankan transparansi pembangunan daerah serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan media massa dalam penyampaian informasi kepada Masyarakat. Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengadakan kegiatan media gathering bersama insan pers di Yogyakarta pada 05- 07 November 2026
Dengan mengusung tema “Madiun Bersahaja: Menjalin Sinergi, Mengawal Transparansi, Harmoni”. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun memperkuat sinergi dengan insan pers untuk mengawal transparansi pemerintahan, menyampaikan informasi yang berimbang, serta mendorong percepatan pembangunan daerah.
Gathering tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan media untuk memperkuat kolaborasi, menyerap aspirasi, sekaligus membangun pola komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan
Wakil Bupati Madiun dr. Purnomo Hadi mengatakan keberhasilan pemerintah tidak cukup hanya diukur dari pelaksanaan program kerja maupun tingkat penyerapan anggaran. Menurutnya, terdapat lima indikator utama yang harus menjadi perhatian, yakni pengangguran, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat.
Wabup menjelaskan kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Madiun menunjukkan perkembangan positif selama satu tahun pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Madiun.
Tingkat pengangguran Kabupaten Madiun tercatat sebesar 5,22 persen, lebih rendah dibandingkan angka Jawa Timur yang mencapai 5,55 persen.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan kebijakan pemerintah daerah. Meski demikian, persoalan kemiskinan masih membutuhkan perhatian serius dan kerja bersama agar penanganannya semakin optimal.
Wakil Bupati menekankan bahwa pembangunan daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Keterlibatan sektor swasta, masyarakat, dan media massa diperlukan untuk mempercepat pencapaian target pembangunan.
ia mengajak insan pers agar tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan pemberitaan yang edukatif dan mampu mendorong partisipasi masyarakat.
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, media memiliki fungsi informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
“Pemberitaan itu mampu merangsang orang untuk sama-sama berbuat, bersama-sama bersinergi,” ujarnya
Sementara itu, Bupati Madiun H. Hari Wuryanto mengajak seluruh insan pers membangun komunikasi yang sehat, terbuka, dan konstruktif dengan pemerintah daerah.
Ia menilai hubungan harmonis antara pemerintah dan media harus dilandasi keterbukaan serta kesediaan menerima kritik. Masukan dari masyarakat maupun pemberitaan media merupakan bagian penting dalam proses evaluasi kebijakan pemerintah.
Bupati menegaskan media memiliki posisi strategis sebagai pengawas kebijakan publik sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Ia berharap insan pers tidak hanya memberitakan aktivitas dan program pemerintah, tetapi juga aktif mengangkat persoalan masyarakat, memberikan edukasi publik, serta menyampaikan masukan yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi organisasi perangkat daerah .
Bupati turut memaparkan sejumlah fokus pembangunan daerah untuk mewujudkan visi Kabupaten Madiun yang Bersih, Sehat, dan Sejahtera.
Pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, menjaga kelestarian lingkungan, serta memperkuat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Salah satu perhatian utama adalah penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan investasi dan penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Bupati menjelaskan, pemerintah perlu membuka ruang investasi dengan tetap memperhatikan ketentuan tata ruang dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
ia menyebut sekitar 87 persen lahan telah disiapkan untuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), sedangkan 13 persen lainnya akan dioptimalkan sesuai regulasi untuk mendukung pengembangan investasi dan kegiatan ekonomi.
Menurutnya, sektor pertanian saja belum cukup untuk menyerap seluruh tenaga kerja. Terlebih, perkembangan teknologi dan modernisasi pertanian semakin mengurangi kebutuhan tenaga kerja konvensional.
Karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong masuknya investor, mempercepat kemudahan perizinan, serta memperkuat UMKM agar mampu menciptakan peluang kerja baru.
Tantangan ketenagakerjaan juga terlihat dari jumlah lulusan SMA dan SMK di Kabupaten Madiun yang setiap tahun mencapai sekitar 3.000 orang.
Berdasarkan data yang dipaparkan Bupati, sekitar 60 persen lulusan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, sedangkan 40 persen lainnya membutuhkan kesempatan kerja. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah dalam menyiapkan lapangan pekerjaan bagi generasi muda.
Selain investasi, keberadaan akses jalan tol juga dinilai menjadi peluang strategis untuk meningkatkan konektivitas wilayah, menarik investor, serta memperkuat aktivitas perekonomian Kabupaten Madiun. (ik)
