Pewarta.TV, Madiun -Guna mewujudkan lingkungan pondok pesantren yang aman, tangguh, dan siap menghadapi potensi bencana, Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar Sarasehan Forum Pesantren Tangguh Bencana Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Diklat BKPSDM Kabupaten Madiun. Senin (9/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Madiun, Purnomo Hadi, menyampaikan bahwa pondok pesantren merupakan lingkungan pendidikan sekaligus tempat tinggal dan pusat aktivitas bersama bagi para santri. Oleh karena itu, aspek keselamatan dan perlindungan dari potensi bencana perlu menjadi perhatian bersama.
Ia memaparkan sejumlah strategi mitigasi bencana yang perlu diterapkan untuk menekan ancaman, mengurangi kerentanan, serta meningkatkan kapasitas pesantren dalam menghadapi situasi darurat.
Menurutnya, mitigasi secara fisik dapat dilakukan melalui pemeriksaan rutin terhadap kondisi bangunan dan kelayakan instalasi listrik maupun gas, penataan lingkungan permukiman, penyediaan akses darurat yang memadai, serta pemasangan rambu-rambu evakuasi.
Sementara itu, mitigasi nonfisik dapat diwujudkan melalui edukasi dan peningkatan pemahaman mengenai risiko bencana, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) kesiapsiagaan, serta pemetaan kebutuhan obat-obatan dan perlengkapan kesehatan.
Lebih lanjut, Wabup menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan ketika terjadi bencana. Pertama, memastikan sumber informasi dan saluran komunikasi yang jelas. Kedua, menyampaikan pesan peringatan dengan bahasa yang mudah dipahami serta memastikan informasi tersebut diteruskan kepada seluruh warga pesantren. Ketiga, memastikan ketersediaan jalur dan rambu evakuasi, titik kumpul yang aman, jalur alternatif, serta pendampingan bagi kelompok rentan. Keempat, memastikan kesiapan petugas dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), pemahaman terhadap kebutuhan obat-obatan, serta ketersediaan akses komunikasi dan layanan rujukan kesehatan.
“Semua itu merupakan upaya untuk mengurangi risiko bencana. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pesantren, Pemerintah Kabupaten Madiun, Kementerian Agama, dan seluruh jajaran terkait. Insyaallah, dengan sinergi tersebut, Kabupaten Madiun dapat mewujudkan daerah yang bersih, sehat, sejahtera, serta menjadi Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur”, pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menegaskan bahwa keselamatan para santri dan seluruh warga pondok pesantren merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itu, diperlukan penguatan kolaborasi dan koordinasi antarpihak, disertai penerapan SOP kebencanaan sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi darurat.
Bupati juga menekankan bahwa upaya kesiapsiagaan bencana tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui langkah-langkah nyata dan dilaksanakan secara berkelanjutan.
Dalam membangun sinergi tersebut, Pemerintah Kabupaten Madiun berperan mengoordinasikan kebijakan serta memfasilitasi upaya kesiapsiagaan. BPBD berperan memberikan edukasi, kajian risiko bencana, pelatihan, dan simulasi. Sementara itu, Kementerian Agama mendukung melalui pendataan dan pembinaan pondok pesantren. Adapun pengelola pesantren, para santri, dan masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam menjaga keselamatan lingkungan masing-masing.
“Seluruh komponen yang ada di pondok pesantren harus tanggap terhadap bencana, termasuk para santri,” ujarnya.
Bupati mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kepedulian, kesiapsiagaan, serta kerja sama dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana alam. Dengan demikian, lingkungan pondok pesantren di Kabupaten Madiun diharapkan semakin aman, tangguh, dan mampu menghadapi berbagai potensi bencana.
