Pewarta.TV, Blitar – Konflik agraria dan tata ruang terkait rencana pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di atas lahan SDN Tegalrejo 1, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar kian meruncing.
Meski rapat dengar pendapat (hearing) yang difasilitasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar telah menghasilkan keputusan untuk meredakan situasi (cooling down), pihak Komite Sekolah secara tegas menyatakan tidak akan langsung memercayai hasil tersebut.
Komite menilai, keputusan yang menuntut kedua belah pihak menahan diri tersebut sarat akan kompromi politik dan rawan dimanipulasi di kemudian hari.
Ketua Komite SDN Tegalrejo 1, Rudianto Indrastiawan, menyatakan bahwa status cooling down yang diinstruksikan oleh pemerintah daerah hanyalah jalan tengah sementara.
Dalam keputusan hearing tersebut, pihak desa diminta untuk mencari lokasi alternatif lain dan melakukan penyesuaian volume serta ukuran bangunan jika proyek tersebut tetap dipaksakan di area sekolah.
“Kami diminta untuk cooling down dan mengkaji kembali keputusan-keputusan yang selama ini terkesan dipaksakan sepihak oleh pemerintah desa,” ujarnya pada Sabtu (9/5/2026).
Rudianto menegaskan, dirinya bersama wali murid dan elemen sipil lainnya tidak akan menurunkan tensi perjuangan demi menyelamatkan fasilitas pendidikan anak-anak di Selopuro.
Baginya, status cooling down yang dikeluarkan oleh dewan bersifat politis dan belum memberikan jaminan hukum absolut bagi pihak sekolah.
“Kami tidak boleh percaya begitu saja. Ini masih keputusan politik sifatnya. Saya dan teman-teman tidak akan berhenti berjuang. Kami akan terus mengawal persoalan ini bersama PMII, PGRI, hingga Dewan Pendidikan,” tegasnya.
Menurutnya, langkah pengawalan ketat ini penting agar tidak ada celah bagi oknum tertentu untuk memanipulasi kebijakan di tingkat bawah yang pada akhirnya mengorbankan kepentingan publik demi kepentingan kelompok tertentu.
Bukan tanpa alasan Komite SDN Tegalrejo 1 bersikap keras. Berdasarkan simulasi pengukuran yang dilakukan mandiri oleh pihak komite, pembangunan gedung koperasi dengan ukuran 1000 meter akan menghabiskan ruang terbuka di SDN Tegalrejo.
Jika proyek fisik ini dipaksakan tegak berdiri di sana, halaman sekolah yang tersisa diperkirakan hanya tinggal 20% dari total luas awal. Area yang tersisa nantinya praktis hanya menyisakan ruang sempit di sekitar gedung perpustakaan dan satu ruang kelas.
“Ini bukan sekadar masalah fisik bangunan, tapi ini tentang perampasan hak anak untuk mendapatkan ruang bermain dan belajar yang layak,” cecar Rudianto.
Selain masalah menyusutnya lahan, tata letak bangunan juga dinilai tidak masuk akal secara estetika dan kenyamanan belajar.
“Kalau gedung itu dibangun menghadap ke selatan, kenyamanan belajar anak-anak pasti terganggu. Sebaliknya, kalau dihadapkan ke utara, posisinya sangat aneh karena jalan di kawasan tersebut menekuk tajam. Ini sangat dipaksakan,” pungkasnya.(Dwn/Mkls)
