Pewarta.TV, Bondowoso — Bupati Abdul Hamid Wahid menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2026 atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Kabupaten Bondowoso dalam sidang Dewan.
Dalam penyampaiannya, Bupati menegaskan bahwa LKPJ merupakan kewajiban kepala daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.
“LKPJ ini memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai sarana evaluasi guna mendorong otonomi daerah yang efisien, efektif, dan bertanggung jawab,” ujar Bupati,Senin 30/03/2026.
LKPJ Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan sejumlah dokumen perencanaan dan regulasi, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2025–2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 beserta perubahannya, serta berbagai peraturan daerah dan peraturan bupati terkait pengelolaan keuangan daerah.
Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengusung tema pembangunan “Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi secara inklusif untuk kesejahteraan masyarakat.” Tema tersebut dijabarkan dalam lima prioritas pembangunan, yakni peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan usaha, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan daya saing daerah, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta pengembangan sumber daya manusia.
Dari sisi keuangan daerah, Bupati menyampaikan bahwa pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 masih bersifat unaudited. Total pendapatan daerah mencapai Rp2,00 triliun dengan realisasi sebesar Rp1,97 triliun atau 98,67 persen. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar 92,62 persen dari target.
Adapun belanja daerah dianggarkan sebesar Rp2,09 triliun dan terealisasi Rp1,92 triliun atau 91,83 persen. Untuk pembiayaan daerah, realisasi mencapai Rp96,69 miliar dari anggaran Rp96,55 miliar.
Dalam paparan capaian makro pembangunan, Bupati menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso pada 2025 mencapai 5,32 persen atau meningkat 0,45 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tercatat Rp16,65 triliun dan atas dasar harga berlaku sebesar Rp28,56 triliun.
Selain itu, Indeks Gini mengalami penurunan dari 0,333 menjadi 0,271, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 2,55 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 71,72 yang masuk kategori tinggi.
Bupati juga menekankan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari dukungan pemerintah pusat dan provinsi melalui skema tugas pembantuan dan dana dekonsentrasi, serta kerja sama dengan berbagai pihak.
“Pembangunan dilaksanakan secara sinergis melalui kolaborasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pihak ketiga guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Di akhir penyampaiannya, Bupati berharap DPRD Kabupaten Bondowoso dapat memberikan saran, masukan, dan rekomendasi sebagai bahan perbaikan kinerja Pemerintahan Daerah kedepannya.(bagus)
