Pewarta.TV, Madiun – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun, Senin (19/10/2026).
Dalam rapat tersebut, struktur pendapatan daerah yang masih bertumpu pada dana transfer pusat dan provinsi menjadi sorotan karena mendominasi hingga sekitar 74,82 persen, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru berada di kisaran 24 persen.
Menyoroti hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono, mengatakan jika selisih anggaran tersebut perlu dicermati lebih mendalam, terutama karena terdapat perbedaan antara perencanaan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan angka yang tercantum dalam rancangan APBD 2027.
DPRD akan menelusuri sejumlah pos anggaran yang mengalami penyesuaian, termasuk sektor yang berpotensi mengalami pengurangan. Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan bersama pihak eksekutif melalui tahapan pembahasan anggaran berikutnya.
“Tadi sudah disampaikan melalui pandangan umum masing-masing fraksi. Ada selisih anggaran. Nanti kita lihat dalam pembahasan, pos mana saja yang mengalami pengurangan,” kata Fery Sudarsono
Fery menjelaskan, setelah penyampaian pandangan umum fraksi, DPRD akan menunggu jawaban eksekutif atas berbagai pertanyaan, masukan, dan catatan yang telah disampaikan. Jawaban tersebut akan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar untuk mendalami rancangan APBD sebelum pembahasan berlanjut ke tahap berikutnya.
Untuk memastikan alokasi anggaran tetap sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah dan perencanaan yang telah disusun sebelumnya. DPRD juga akan membahas penyesuaian anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar)
“Setelah pandangan umum fraksi, kita lihat bagaimana jawaban eksekutif. Selanjutnya masih ada pembahasan bersama TAPD dan Banggar untuk mencermati anggaran tersebut,” terangnya
Selain selisih anggaran, Fery secara khusus menyoroti nasib Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rancangan APBD 2027. Ia berharap penyesuaian anggaran tidak sampai mengurangi alokasi bagi pemerintah desa.
Menurutnya, pemerintah desa memiliki peran penting dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, keterbatasan anggaran dikhawatirkan dapat memengaruhi pelaksanaan program serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
Fery berharap alokasi ADD tetap dipertahankan sebesar 20 persen sebagaimana yang diharapkan DPRD Kabupaten Madiun. Dengan demikian, pemerintah desa tidak semakin terbebani apabila terjadi penyesuaian anggaran
“Harapan kami, ADD tetap dipertahankan 20 persen. Jangan sampai ada pengurangan karena kalau ADD dikurangi, tentu akan menimbulkan persoalan bagi pemerintah desa,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan pentingnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di tengah keterbatasan fiskal dan potensi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
Bupati menyebutkan, kontribusi PAD Kabupaten Madiun saat ini masih berkisar 24 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendapatan daerah masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat sehingga diperlukan upaya untuk memperkuat sumber pendapatan dari potensi daerah sendiri.
“Harapan kami, PAD selalu kita tingkatkan meskipun ada pengurangan dana transfer yang menjadi salah satu penyebab beberapa kegiatan harus dipangkas. Karena itu, kegiatan harus diprioritaskan sesuai kebutuhan daerah dengan memanfaatkan PAD,” ujar Bupati Madiun
Terkait pengelolaan BUMD, Bupati juga memberikan penjelasan khusus mengenai kendala objek wisata Umbul (Madiun Umbul Square) yang sempat terpukul akibat pandemi lalu, di mana biaya perawatan dan pakan hewan tetap berjalan di tengah nihilnya pemasukan pengunjung. Kendati demikian, ia memastikan solusi penanganannya telah disiapkan.
“Insyaallah pada tahun ini akan bisa kita selesaikan, ke depan tinggal akan mendapatkan pendapatan,” tegasnya.(ik/adv)
