Pewarta.TV, – Direktur Jendral Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital ,(Komdigi), Fifi Aleyda Yahya dalam keterangan resminya yang dilaporkan reoelita.net “Polemik ‘Londo Ireng’ Memanas : Jangan Potong-potong Ucapan Presiden Prabowo”, justru memperkeruh suasana yang semakin memanas. Padahal, awalnya penulis hanya menerangkan istilah “Londo Ireng” yang jelas menggunakan idiom Jawa, untuk mengatakan tentang perilaku, sikap dan sifat serta watak dari sosok seorang pribumi yang dinilai menjadi penjilat bangsa asing serta tidak taat dan loyal kepada bangsanya sendiri, Indonesia.
Apapun cerita dan alasan yang dikemukakan Dirjen Komunikasi Publik dan Media Komdigi, bahwa pihak Kementerian Komdigi menegaskan perihal ungkapan “Londo Ireng” secara terbuka dihadapan publik dengan menyebut sejumlah profesi dan latar belakang pihak yang merasa menjadi sasaran dari ucapan yang terkesan sangat menyudutkan ini, bisa saja disanggah tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan insan pers, media maupun lembaga atau masyarakat sipil.
Jika begitu alasannya, lantas untuk siapa sanepo yang sangat buruk dan hina dina itu ditujukan, sedang pengucapannya jelas dalam satu tarikan nafas yang sama tentang “Londo Ireng” itu dikatakan dengan menyebut jurnalis, tukang kritik dan banyak orang yang selalu dianggap keras melontarkan pandangannya terhadap berbagai kekurangan, kesalahan yang dilakukan pemerintah. Sebab apapun yang dilakukan pemerintah harus mengutamakan kepentingan rakyat. Dan ketika rakyat merasa perlu bersuara, itulah bentuk partisipasi minimal yang bisa dilakukan oleh rakyat demi dan untuk kesuksesan mencapai kesejahteraan yang berkeadilan.
Jika sungguh Presiden Prabowo Subianto hendak menekankan perlunya kewaspadaan kolektif terhadap upaya sistematis yang hendak membangun narasi pesimisme pada kemajuan bangsa, mengapa harus menyebut segelintir pihak yang justru sudah berkeringat dan berlinangan air mata berjuang melalui profesi dan kemampuan intelektualitasnya.
Jika yang hendak disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya — yang juga dianggap telah dipotong-potong itu uraiannya yang utuh — adakah ajakan untuk tetap waspada terhadap pihak-pihak yang sengaja merangkai narasi seolah-olah Indonesia tidak memiliki harapan dan tidak sedang bergerak maju, justru kritik yang dilontarkan oleh berbagai pihak — tanpa memperoleh insentif dari pemerintah — justru sedang berperan aktif untuk membangun negeri ini lebih baik, tidak semakin memburuk dan terpuruk, seperti yang dicerminkan lewat nilai dollar yang tidak mampu dikendalikan seperti perilaku korupsi yang semakin merajalela berlangsung di beranda Istana. Jadi, tak perlu dikejar sampai ke Antartika.
Jebloknya tata kelola MBG yang dilakukan oleh BGN jelas karena tidak mau mendengar saran atau pun kritik yang sudah berulang kali disampaikan, agar pengelolaan MBG dapat melibatkan warga masyarakat, tidak melakukan monopoli bahan pangan serta pelaksanaannya dengan membuat aturan setiap dapur harus mampu mengelola minimal 2.000 hingga 3.000 porsi. Sebab cara minimal sejumlah porsi seperti itu artinya tidak memberi peluang bagi pengusaha kelas UMKM yang tidak mungkin memilki modal besar.
Karena itu, basa-basi tentang kritik boleh tetap dilakukan, sungguh terkesan sebagai sikap murah hati serta rasa belas kasihan. Padahal, kritik dan masukan dari warga masyarakat itu wajib, sebagai wujud kepedulian terhadap program yang dilakukan pemerintah agar sukses dan memberi manfaat bagi rakyat. Sebab program yang dilakukan pemerintah itu sejatinya bukan untuk kepentingan pemerintah semata. Sebab yang lebih utama adalah manfaatnya bagi warga masyarakat atau rakyat.
Penjelasan tentang kritik yang diperlukan oleh pemerintah harus dibedakan dengan upaya membangun pesimisme secara sistematis, jelas menunjukkan adanya prasangka buruk terhadap jurnalis maupun penulis yang kritis menyoroti program pemerintah yang tidak becus. Sebab jurnalis dan kritikus Indonesia yang ada tidak lagi perlu belajar untuk membedakan sikap optimis dan sikap pesimis. Sebab ekspresi cinta warga bangsa yang sehati terhadap negeri ini, tidak reka dan tidak boleh diam ketika menyaksikan bangsa dan negara Indonesia tercinta ini akan terperosok dalam jurang yang sangat mengerikan.
Jadi, alih-alih hendak mendinginkan suasana polemik tentang “Londo Ireng”, Dirjen Komunikasi Publik dan Media Komdigit, Fifi Aleyda Yahya justru menyulut perseteruan semakin meluas dan terbuka. (Baca : Itilah “Londo Ireng Yang Populer di Kampung Kami, Jacob Ereste, tertulis 26 Juli 2026). Uraian ini pun tidak menuding tentang Universitas Republik Indonesia (URI) yang sedang viral menjadi gunjingan pembahasan publik lewat berbagai media berbasis internet maupun media mainstream.
Banten, 28 Juli 2026
