Pewarta.TV, Ponorogo – Kabupaten Ponorogo menempati peringkat 10 daerah dengan penyerapan DBHCHT tertinggi dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, berkat serapannya yang mencapai 30,5 persen dari alokasi DBHCHT senilai kurang lebih Rp 46 miliar hingga semester pertama 2025 ini.
Namun, serapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tersebut masih perlu dioptimalkan lagi. Untuk itu, diselenggarakan kembali rapat sosialisasi dan evaluasi penyerapan DBHCHT yang diikuti seluruh perangkat daerah pengampu di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo digelar di Hotel Amaris, Selasa (05/08/2025).
“Guna mengevaluasi serapan DBHCHT semester pertama dan menyusun strategi untuk semester selanjutnya, kita undang juga Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, untuk membuka ruang dialog terbuka antara perangkat daerah dan koordinator pelaksana”, kata Rizky Wahyu Nugroho, kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Ponorogo, selaku sekretariat DBHCHT.
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024, pihaknya mendorong seluruh perangkat daerah pengampu memaksimalkan realisasi anggaran DBHCHT yang mencapai puluhan miliar tersebut hingga akhir tahun ini, yang terbagi ke delapan perangkat daerah di Ponorogo.
“Forum seperti ini tentunya juga untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran. Di semester kedua pelaksanaan kegiatan harus lebih maksimal dan tentunya sesuai dengan regulasi yang berlaku,” jelas Rizky.
Menurutnya, perlu beberapa penyesuaian atau pergeseran anggaran antar-perangkat daerah agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif. Ketika ada perangkat daerah yang alokasi DBHCHT-nya berlebih atau serapan anggarannya kurang optimal, maka dapat dialihkan ke perangkat daerah lainnya, tentunya sesuai dengan proporsi yg telah diatur pada PMK 72/2024.
“Target kami di akhir tahun, serapan DBHCHT di atas 95 persen dan kami semua akan berusha agar Kabupaten Ponorogo masuk lima besar kabupaten/kota dengan serapan terbaik di Jawa Timur”, pungkasnya. (ns/adv)
