Jakarta, Pewarta.TV– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya pencegahan sebagai kunci utama dalam menjaga integritas penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu). Hal tersebut disampaikan Mendagri saat menghadiri Syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Tito menilai bahwa keberhasilan DKPP tidak seharusnya diukur dari banyaknya putusan pelanggaran atau temuan kesalahan, melainkan dari kemampuan lembaga tersebut mencegah penyelenggara pemilu terjerat masalah hukum.
“Keberhasilan itu bukan terletak pada banyak-banyaknya memutus dan menemukan kesalahan, tetapi bagaimana agar tidak ada orang yang masuk penjara karena melanggar. Oleh karena itu, prinsip prevention atau pencegahan perlu lebih ditekankan,” ujar Mendagri.
Sebagai lembaga pengawas etik kepemiluan, DKPP diharapkan dapat mengidentifikasi potensi persoalan sejak dini dan melakukan langkah perbaikan sebelum berujung pada pelanggaran serius. Tito juga menyoroti perlunya peningkatan kapasitas aparatur penegak hukum dan penyelenggara pemilu melalui edukasi yang memadai, mengingat jumlahnya yang tersebar luas di seluruh Indonesia.
“Saya sangat mendukung DKPP untuk meningkatkan integritas dan berpikir lebih maju dengan berprinsip pada pencegahan, mumpung penyelenggaraan pemilu belum dimulai,” tegasnya. Ia juga menambahkan bahwa dukungan sarana dan prasarana harus disiapkan agar DKPP dapat menjalankan tugasnya secara optimal.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga mengapresiasi konsistensi pelaksanaan pemilu di Indonesia. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia menghadapi kompleksitas tinggi, namun pemilu tetap berjalan sebagai simbol vital kehidupan berdemokrasi.
“Pemilu adalah satu-satunya momentum bagi seluruh rakyat yang memiliki hak suara untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan penting. Mekanisme lain hanyalah melalui perwakilan,” jelasnya.
Acara HUT ke-14 DKPP ini turut dihadiri oleh Ketua DKPP Heddy Lugito, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua KPU Mochammad Afifuddin, serta perwakilan pejabat dari sejumlah kementerian dan lembaga. Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengikuti kegiatan secara virtual.(Red**)
