Pewarta.TV, Jakarta – Pidato Presiden Prabowo dalam paripurna DPR menyebut adanya ribuan kapal asing mencuri sumber daya ikan Indonesia. Artinya masih perlu penguatan dan perlindungan sumber daya ikan agar tidak di nikmati oleh asing. Penguatan kapasitas pengawasan dan optimalisasi sumber daya ikan harus di lakukan oleh KKP.
“Potensi ekonomi biru maritim kita senilai 3000 T lebih, minimal setara dengan APBN dalam satu tahun. Kehilangan akibat illegal fishing bisa mencapai 300 Trilyun, kalau 5 tahun saja bisa di selamatkan ada 1500 T uang untuk membiayai dan membangun sektor maritim kita saat ini” papar Riyono Caping Aleg Komisi IV DPR
Saat ini pengawasan terus dilakukan dan optimalkan dengan pokwasmas (kelompok pengawasan masyarakat) berbasis kearifan lokal. Ini penting dilakukan untuk pengawasan yang bersifat preventif dan jarak pengawasan di antara 0 – 4 Mil. Kawasan ZEE membutuhkan kapasitas lebih besar berbasis teknologi yang dilakukan oleh PSDKP.
“Pengawasan terhadap Illegal fishing harus berbasis teknologi tinggi, mulai dari perangkat keras berupa kapal pengawas yang handal, sumber daya manusia yang terlatih, peta pengawasan yang riil time, laporan pelanggaran berbasis satelit, kecepatan tindakan pelanggaran dengan Big Data dan VMS yang akan memberikan tingkat pengawasan presisi sampai 90%” kata Riyono Caping aleg komisi IV DPR dapil 7 Jatim
Laporan KKP melalui dirjen PSDKP dalam setahun 2025 sudah melakukan penindakan dan berbagai aksi pengawasan sampai penyegelan berbagai aksi illegal dan unreported lebih dari dengan valuasi mencapai 15 trilyun.
“Pengawasan melalui jalur udara juga harus kita optimalkan, adanya pesawat pengawas mutlak di lakukan. Cina sudah menggunakan kamera tingkat tinggi dengan presisi bisa per sekian detik dalam mendeteksi pencurian sumber daya kelautan. KKP harusnya segera mengajukan kembali pesawat patroli untuk survey dan berbagai kegiatan pengawasan” tambah Riyono Caping.
Pengawasan adalah border pertama untuk penyelamatan sumber daya ikan kita. Kekuatan pengawasan ada di kesungguhan dalam politik anggaran dan kesiapan teknologinya.
“PSDKP harus di berikan porsi besar dalam anggaran, kunci penyelamatan sumber daya kelauatan perikanan nasional kita” tutup Riyono (*)
